tugas dan wewenang pemerintah daerah. Dikutip dari Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Pemilu), Penyelenggara Pemilu adalah lembaga yang menyelenggarakan Pemilu untuk memilih anggota DPR, DPD, DPRD, Presiden dan. tugas dan wewenang pemerintah daerah

2. Pasal 18 A ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945 menyebutkan bahwa: “hubungan wewenang antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah May 20, 2020 · Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) adalah unsur perangkat daerah pada pemerintah daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan daerah. Pembinaan kapabilitas pengawasan intern pemerintah; 13. Berdasarkan Pasal 65 UU No. UNDANG NOMOR 23 TAHUN TENTANG PEMERINTAH DAERAH DAN UNDANG-UNDANG NOMOR 2 TAHUN 2017 TENTANG JASA KONSTRUKSI Oleh : Ir. 23 Tahun 2014 adalah: a. Menerima rancangan undang-undang yang diajukan oleh DPD berkaitan dengan otonomi daerah, hubungan pusat dan daerah, pembentukan dan pemekaran serta penggabungan daerah. berjelintang dengan tugas dan wewenang pusat dalam bentuk dekonsentrasi atau ”pelimpahan” sebagian wewenang dari pemerintah pusat kepada pemerintah daerah (khususnya kabupaten/kota), selain juga tugas pembantuan. ac. Wakil Gubernur Maluku. com - Otonomi daerah adalah penyerahan wewenang dari pemerintah pusat kepada pemerintah daerah untuk mengatur dan mengurus urusan-urusan tertentu. (1) Hubungan wewenang antara pemerintah pusat dan pemerintah Daerah Provinsi, Kabupaten dan Kota diatur dengan undang-undang dengan memperhatikan kekhususan dan keragaman Daerah. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar. PEMERINTAHAN DAERAH. Melaksanakan tugas dan wewenang kepala daerah apabila kepala daerah menjalani masa tahanan atau berhalangan sementara; dan melaksanakan tugas lain. Pemerintah daerah mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan menurut asas otonomi dan tugas pembantuan. g. 2 tahun 2008 tentang Perubahan Kedua. 5 Menurut Pasal 95 Undang-Undang 9 Tahun 2015 tentang Pemerintahan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah merupakan lembaga perwakilan rakyat daerah dan berkedudukan sebagai. Karena itu, dalam UU Desa pengaturan mengenai tugas, wewenang, hak, dan kewajiban Kepala Desa diatur secara detail. Daerah-daerah yang diberi wewenang untuk mengatur urusan rumah tangganya sendiri ini kemudian disebut daerah otonom. goverment:” yaknipelaksanaantugasselurhbadan-badan, lembaga. Dalam pasal tersebut, kewenangan DPD di bidang. Nov 19, 2011 · Tugas dan Kewenangan Pemerintahan Daerah. Tulisan diakhiri dengan “penutup” yangKOMPAS. Pasal 24B. Feb 24, 2022 · Daftar Isi. kepastian hukum dalam pengisian jabatan, pelantikan, kedudukan, tugas, wewenang Gubernur dan/atau Wakil Gubernur; b. Saat itu Presiden Soekarno membentuk Badan Pembentuk Susunan Komite Nasional Pusat dan mengesahkan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1946 tentang Pembaharuan Susunan Komite Nasional Indonesia Pusat. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang pemerintahan Daerah dan secara teknis diatur lebih lanjut dalam Peraturan Perundang-undangan lainnya. (2) Selain melaksanakan tugas sebagaimana. Dekonsentrasi adalah pelimpahan sebagian urusan. 10) Membantu Kepolisian Negara Republik Indonesia dalam rangka tugas keamanan dan ketertiban masyarakat yang diatur dalam Undang-Undang. Hubungan Antara Pusat dan Daerah dalam Negara Kesatuan . Pasal 13 Dalam mengatur dan mengelola Sumber Daya Air, Pemerintah Daerah provinsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 bertugas: a. Salah satu materi dalam pelajaran Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan adalah mengenai sentralisasi, desentralisasi dan dekonsentrasi. Lembaga eksekutif terdiri dari presiden, wakil Presiden, kementerian negara, pejabat setingkat menteri, dan lembaga pemerintah nonkementerian. dan pelaksanaan kebijakan di bidang politik dan pemerintahan umum, otonomi daerah, pembinaan administrasi kewilayahan, pembinaan pemerintahan desa, pembinaan urusan. atau. pemerintahan daerah berkedudukan setara dan bersifat kemitraan dengan pemerintah daerah (Penjelasan. Menurut Clarke dan Stew-ard dapat dibedakan menjadi tiga model hubungan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah secara teoritis (Huda, 2009:248), yakni: The relative Autonomy Model, memberikan kebebasan yang relatif. Pasal 1 angka 5 dalam Undang-undang tersebut menyatakan bahwa definisi Otonomi Daerah adalah hak, wewenang, dan kewajiban daerah. Bagian Ketiga Hak-hak DPRD Pasal 12 : Untuk melaksanakan tugas dan wewenang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 DPRD mempunyai hak : a. com - Kejaksaan Republik Indonesia termasuk dalam salah satu lembaga yang memiliki kekuasaan kehakiman. Oleh Iqbal Hakim Diposting pada Januari 8, 2021. Pasal 2. 4. Anggaran dalam melaksanakan sebagian tugas dan fungsi Perangkat Daerah. Trias politika ialah pembagian dominasi pemerintahan menjadi tiga bidang yang memiliki status sejajar. Oleh karena. Merujuk Pasal 65 Ayat (1) UU Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah, kepala daerah mempunyai tugas: Dekonsentrasi adalah pelimpahan wewenang dari Pemerintah kepada Gubernur sebagai wakil pemerintah dan atau perangkat pusat di Daerah. Mar 13, 2019 · Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 2018 ini berisi tentang Pelaksanaan Tugas dan Wewenang Gubernur Sebagai Wakil Pemerintah Pusat. Dengan kata lain, sistem rumah tangga daerah adalah tatanan yang berkaitan dengan pembagian wewenang, tugas, dan tanggung jawab untuk mengurus urusan. Untuk lebih jelasnya simak penjelasan mengenai daftar tugas-tugas bupati dan wakil bupati sebagai kepala daerah beserta wewenang, hak, kewajiban dan larangannya menurut undang undang No 23. Penyelenggaraan ketertiban umum dan. memantau dan mengevaluasi. Dalam aturan itu, antara tugas dengan wewenang dan larangan diatur dalam pasal atau ayat yang terpisah dalam UU Pemda tersebut. Tuliskan fungsi DPRD! 5. Wewenang pemerintah pusat adalah mengatur jalannya proses politik luar negeri, mengatur bidang pertahanan nasional, mengatur bidang keamanan nasional, mengatur. View/ Open. Namun fiskus tidak dapat melakukan penerbitan surat. id, DPD dibentuk sebagai pemenuhan keterwakilan aspirasi daerah dalam tatanan pembentukan kebijakan di tingkat pusat. Tugas dan Kewenangan Pemerintah Daerah Untuk memahami Pemerintah Daerah dapat disajikan beberapa hal penting yang menyangkut mengenai pemerintah daerah terutama berkaitan Tugas, Hak atau Kewenangan pemerintah daerah. c. Beranda / Fungsi, Tugas dan Wewenang. Sedangkan perbedaan kewenangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah berdasarkan PP No. Kewenangan Pengelola Keuangan Daerah dan Jenis Kewenangannya Pengelola keuangan daerah sebagaimana disebut dalam PP Pengelolaan Keuangan Daerah setidaknya ada 10 jabatan pengelola keuangan daerah. Dalam suatu pemerintahan di negara butuh kerjasama yang bagus dalam kekuasaan, pelimpahan dan pembagian wewenang antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah. - 4 - Pasal 4 Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku:. Jun 14, 2014 · Pasal 42 huruf c UU Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah: “DPRD mempunyai tugas dan wewenang melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan perda dan peraturan perundang-undangan lainnya, peraturan kepala daerah, APBD, kebijakan pemerintah daerah dalam melaksanakan program pembangunan daerah, dan kerja sama internasional di daerah. hubungan keuangan, pelayanan umum, pemanfaatan sumber daya alam lainnya antara. Pemerintah Daerah yaitu suatu urusan pemerintah oleh pemerintah daerah dan DPRD menurut asas otonomi dan juga pembantuan dengan prinsip otonomi yang seluas-luasnya dengan sistem dan juga prinsip NKRI sebagaimana yang. Tugas lembaga eksekutif. 1. Gubernur dan wakil gubernur dipilih berdasarkan pemilihan umum. mewujudkan, menumbuhkan, mengembangkan serta meningkatkan kesadaran dan. Juanda No. Sos, M. f. Tugas dan wewenang Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) meliputi tugas dan wewenang Pemerintah Daerah provinsi dan/atau Pemerintah Daerah kabupaten/ kota. Mahkamah Agung (MA) adalah suatu lembaga tinggi negara yang. Berdasarkan Pasal 30 Undang Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia, berikut adalah tugas dan wewenang Kejaksaan. Pemerintah daerah mempunyai wewenang untuk mengembangkan koperasi daerah dan UMKM sebagai salah satu pendukung dalam pendapatan daerah. Lembaga legislatif di tingkat daerah ini dikenal dengan nama Dewan Perwakilan Rakyat Daerah atau DPRD. Pemerintah Daerah adalah Walikota sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom. 4. Instansi Pemerintah yang terkait dengan Pengumpulan DG. Unsur penyelenggara pemerintahan daerah Provinsi Sumatera Utara terdiri dari Gubernur sebagai Kepala Daerah bersama SKPDnya, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Sumatera Utara. Apabila Kepala Daerah berhalangan tetap, jabatan Kepala Daerah diganti oleh Wakil Kepala Daerah sampai habis masa jabatannya. Pembahasan Rancangan Undang-Undang. Menyusun, membahas, menetapkan, dan menyebarluaskan program legislasi nasional; b. mewujudkan tata pemerintahan dan tatanan sosial yang menjamin ke-bhineka-tunggal-ika-an dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia; d. Ada beberapa model ajaran sistem rumah tangga daerah, yaitu:10 1. daerah dalam pelaksanaan Pemerintahan Daerah; c. (2) Dalam hal pelaksanaan tugas, fungsi, dan wewenang KTKI sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak sesuai dengan kebijakan yang ditetapkan. PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA, Menimbang: bahwa sesuai dengan Pasal 18 ayat (7) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 susunan dan tata cara penyelenggaraan pemerintahan daerah diatur dalam. 11) Membantu mengamankan tamu negara setingkat kepala negara dan perwakilan pemerintah asing yang sedang berada di Indonesia. a. "DPRD mempunyai tugas dan wewenang membentuk Perda yang dibahas dengan kepala daerah untuk mendapat persetujuan bersama". 3. Pasal 22D ayat (3) UUD 1945. Dinas Daerah menyelenggarakan fungsi: perumusan kebijakan teknis sesuai dengan lingkup tugasnya, pemberian perizinan dan pelaksanaan pelayanan umum, serta pembinaan pelaksanaan tugas sesuai denganlingkup tugasnya. Dikutip dari Lembaga-Lembaga Negara (2015. Berikut adalah detailnya. Pada sub-urusan Jasa Konstruksi, Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota memiliki kewenangan meliputi penyelenggaraan pelatihan tenaga terampil Konstruksi, penyelenggaraan Sistem Informasi Jasa Konstruksi cakupan daerah kabupaten/kota, penerbitan izin usaha nasional Kualifikasi kecil, menengah, dan besar dan pengawasan. secara terpadu dan komprehensif, pemenuhan hak dan kewajiban masyarakat, serta tugas dan wewenang Pemerintah dan pemerintahan daerah untuk melaksanakan pelayanan publik, diperlukan payung hukum dalam bentuk undang-undang. Kemudian. 1. Fungsi DPRD (a) Fungsi legislasi diwujudkan dalam membentuk Peraturan Daerah bersama-sama. UUSelanjutnya kewenangan pemerintah daerah diperkuat dengan diberlakukannya Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara yang memberi kewenangan yang cukup luas kepada pemerintah daerah baik gubernur maupun bupati/walikota. Tahun 1975 tentang Cara Pengawasan Umum atas Jalannya Pemerintahan Daerah dan Pelaksanaan Tugas Departemen Dalam Negeri, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku. 9. Pemerintahan daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas. 25 Tahun 2000 adalah sebagai berikut : Kewenangan pemerintah pusat. bahwa Pemerintah Daerah bertanggung jawab menjamin tersedianya lingkungan yang sehat dan mampu melaksanakan proses pengelolaan sampah yang baik sehingga mampu mewujudkan ruang yang aman, nyaman, sehat, produktif dan berkelanjutan; b. Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) dibentuk berdasarkan Keputusan Presiden (Keppres) Nomor 103 Tahun 2001 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Pemerintah Non Kementerian sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir. Kedudukan, tugas, dan wewenang kepala daerah dan DPRD Dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah dibedakan antara tugas, wewenang serta kewajiban Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah. melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan Peraturan Daerah dan APBD; 4. Jimly Asshiddiqie, “Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara” jilid 2. Sebagai seorang kepala negara, presiden memiliki tugas dan wewenang yang sudah diatur di dalam Undang-undang Dasar 1945, antara. Sekretariat jenderal sebagai pembantu pemimpin. Peraturan Daerah Kabupaten Sukabumi Nomor 9 Tahun 2015 tentang Desa;. Dinas. (2) Badan menunjuk Petugas Pengawas untuk mengawasi pelaksanaan pengumpulan DG seb agaimana dimaksud pada ayat (1). May 12, 2022 · Tugas dan wewenang penjabat kepala daerah. Perkada yang mengatur mengenai analisis standar belanja, ditetapkan paling lama tahun 2022. pemerintah daerah; dan e. KEDUDUKAN, TUGAS, DAN FUNGSI KEMENTERIAN PERTAHANAN RI. Gubernur, Bupati, dan Walikota masing-masing sebagai kepala Pemerintah Daerah. Organ Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah. TUGAS DAN WEWENANG PEMERINTAH DESA . H. Pasal 22. mempercepat pelayanan, saing daerah dengan memperhatikan prinsip demokrasi, pemerataan,. melaksanakan otonomi dan tugas pembantuan. Pasal 23 ayat (2) UUD 1945. melaksanakan tugas lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Tugas, Wewenang, Fungsi serta Hak dan Kewajiban DPR . Dalam kementrian negara, susunan organisasi tetap diatur dalam UU No. Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 35 Tahun 2018 tentang Kebijakan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Tahun 2019 pada Lampiran menetapkan kegitan pengawasan APIP sebagai berikut. memberikan pendapat dan pertimbangan kepada pemerintah daerah kabupaten terhadap rencana perjanjian internasional di daerah;. D. id - Dalam struktur pemerintah pusat, ada sejumlah institusi yang berstatus Lembaga. C. (2) Pendanaan tugas dan wewenang Gubernur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibebankan kepada APBN. Hak dan kewajiban daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 dan Pasal 22 diwujudkan dalam bentuk rencana kerja pemerintahan daerah. 32 Tahun 2004 Pasal 1 ayat 1. 9 Tugas dan Fungsi DPRD di Indonesia. TUGAS DAN WEWENANG Bagian Kesatu Tugas Pasal 6 (1) BPK bertugas memeriksa pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara yang dilakukan oleh Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, Lembaga Negara lainnya, Bank Indonesia, Badan Usaha Milik Negara, Badan Layanan Umum, Badan Usaha Milik Daerah, dan lembaga atau badan. Iswandi, M. Aug 4, 2019 · Kepada dan wakil kepala daerah memiliki tugas, wewenang dan kewajiban serta larangan. melaksanakan tugas pemerintahan lainnya yang belum dilaksanakan oleh pemerintahan desa/kelurahan serta instansi pemerintah lainnya di wilayah kecamatan. Pelimpahan kewenangan bupati/wali kota tersebut dilakukan berdasarkan pemetaan pelayanan publik yang sesuai dengan karakteristik. Dalam aturan itu, antara tugas dengan wewenang dan larangan diatur dalam pasal atau ayat yang terpisah dalam UU Pemda tersebut. Tugas Pokok & Wewenang. Undang-undang sektoral yang termasuk dalam penyelenggaraan otonomi daerah dan tugas pembantuan,5 serta menampung kondisi khusus daerah. Kekuatan keadilan adalah kekuatan independen, terlepas dari pengaruh kekuasaan pemerintah. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 26 tahun 2019 tentang Peraturan Pelaksanaan UU 38 tahun 2018 tentang Keperawatan ditetapkan oleh Menteri. Mereka bertugas untuk memastikan bahwa tugas-tugas dan fungsi pemerintahan daerah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Tugas dan Wewenang Pemerintah Propinsi Dalam Pembinaan Jasa Konstrusi sebagai berikut : 1. melaksanakan tugas dan wewenang kepala daerah apabila kepala daerah berhalangan. UUD No. KEDUDUKAN, TUGAS DAN WEWENANG DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH MENURUT UU NO. 1. mewujudkan pemerintahan yang demokratis; c. Adapun kewenangan Pemerintah Daerah Provinsi adalah sebagai berikut: 1. Pasal 11 : Tata cara pengesahan, pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dari rumusan ini jelas bahwa wewenang pemerintahan daerah adalah wewenang yang bersumber dari penyerahan wewenang oleh Pemerintah kepada daerah otonom. 2. secara rasional serta pembagian tugas dan wewenang dinyatakan dengan jelas. 1. Berikut ini detail tugas, fungsi dan wewenang 10 lembaga pemerintah non-kementerian, yakni Bapeten, ANRI, BPOM, BNPB, BNPT, BKKBN, hingga BP2MI. Pasal 58. H. Sebelum awal bab 1 Ketentuan umum ada pembatas merah juga. Pendahuluan 1. 22 TAHUN 1999, UU NO. Kepala daerah juga mempunyai kewajiban untuk memberikan laporan penyelenggaraan pemerintahan daerah kepada Pemerintah, dan memberikan laporan keterangan pertanggungjawaban kepada DPRD, serta menginformasikan laporan penyelenggaraan pemerintahan. Pemerintah daerah adalah unsur penyelenggaraan pemerintahan daerah yang terdiri dari Gubernur, Bupati, atau walikota, dan perangkat daerah. Sedangkan dalam penyelenggaraan pemerintahan di daerah, dilaksanakan dengan asas Desentralisasi, yaitu penyerahan wewenang. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah beserta Perangkat Daerah Otonom yang lain sebagai Badan Eksekutif Daerah. Kamis, 7 Oktober 2021 10:52 WIB Penulis: Yohanes Liestyo PoerwotoWakil Kepala Daerah melaksanakan tugas dan wewenang Kepala Daerah apabila Kepala Daerah berhalangan. Pemerintah. Lembaga yang ada dalam suatu negara biasanya. Tugas dan wewenang PPK: a. sebagai pelaksana Pemerintahan Daerah. 2. Berdasar Perpres No 192 Tahun 2014, BPKP bertanggung jawab langsung kepada presiden dan memiliki pemimpin (seorang kepala). U: Indonesia: Pemrakarsa: Pemerintah Pusat : Nomor Peraturan: 33: Tahun Peraturan: 2018: Jenis/Bentuk Peraturan: Peraturan Pemerintah: Singkatan Bentuk Peraturan: PP:. Adapun kewenangan Pemerintah Daerah Provinsi adalah sebagai berikut: 1. memimpin pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah 2. Dana Dekonsentrasi adalah anggaran yang disediakan sehubungan dengan pelimpahan wewenang pelaksanaan kegiatan pemerintah pusat di daerah kepada gubernur sebagai wakil pemerintah pusat disertai kewajiban melaporkan dan mempertanggungjawabkan pelaksanaannya kepada Menteri/ Pimpinan Lembaga terkait. (3) Unit Kerja bidang keuangan sebagaimana dimaksud pada. membimbing, mendukung, dan memfasilitasi penyelenggaraan pendidikan kepramukaan secara berkelanjutan dan berkesinambungan; dan. Ayat (3) Yang dimaksud dengan bagian tertentu dari kewenangan wajib adalah tugas. Tugas DPRD secara normatif merupakan cerminan kehidupan demokrasi dalam pemerintahan daerah sebagai sarana cheek and balance, namun apakah dapat efektif tugas dan fungsi pengawasan DPRD tersebut, mengingat DPRD juga merupakan bagian dari pemerintah daerah. Diberhentikan sementara adalah suatu keadaan dimana seseorang diberhentikan sementara waktu dari jabatannya karena sebab-sebab tertentu dan masih terbuka kemungkinan bagi yang bersangkutan untuk melanjutkan tugas, kewajiban, hak dan. 9) Membantu tugas pemerintahan di daerah. Kemudian Pasal 18 ayat (2) dan ayat (5) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menyatakan bahwa Pemerintahan Daerah berwenang untuk mengatur dan mengurus sendiri Urusan. (1) Hubungan wewenang antara pemerintah pusat dan pemerintahan daerah provinsi, kabupaten, dan kota, atau antara provinsi dan kabupaten dan kota, diatur dengan undang-undang. masyarakat dan kualitas lingkungan serta menjadikan sampah sebagai sumber daya. Berdasarkan Pasal 22D Undang-Undang Dasar Republik Indonesia1945, anggota DPD ini berwenang: Penyampaian RUU kepada DPR tentang otonomi daerah,.